by lab-pancasila | Jun 13, 2016 | Bahan Diskusi
Dalam tataran formal, konsep kedaulatan sebenarnya telah dituangkan dan dilaksanakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Rakyat diberi kesempatan terlibat dalam pemilihan wakilnya baik yang duduk di BPD, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi, DPR dan BPD. Rakyat...
by lab-pancasila | Jun 9, 2016 | Bahan Diskusi
Dari hasil analisis kedaulatan rakyat terutama dalam aspek relasi bangsa Indonesia dengan sumber daya agraria, maka secara umum dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut: Masih dipegang konsistensi komitmen segenap bangsa Indonesia untuk melaksanakan secara murni...
by lab-pancasila | Jun 8, 2016 | Bahan Diskusi
Salah satu peristiwa yang paling dramatis dialami Indonesia pada era reformasi adalah percepatan ke arah demokratisasi. Gerakan demokratisasi telah berhasil mengedepankan penataan struktural kelembagaan negara yang lebih berorientasi pada pelaksanaan kedaulatan rakyat...
by lab-pancasila | Jun 6, 2016 | Bahan Diskusi
Kedaulatan rakyat dalam sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia telah dijalankan sejak awal kemerdekaan, menandakan bahwa demokrasi dan demokratisasi telah lama dilaksanakan. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengubah pula kedudukan dan wewenang MPR yang semula sebagai...
by lab-pancasila | May 27, 2016 | Bahan Diskusi
Pasca Perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 yang tidak lagi menempatkan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, tentu saja kita telah merasakan implikasi dari perubahan tersebut, terutama tidak terkontrolnya keputusan politik...
by lab-pancasila | May 25, 2016 | Bahan Diskusi
Berdasarkan teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan Rousseau, lembaga negara yang berwenang menetapkan GBHN adalah pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia, yaitu MPR-RI (yang di dalamnya terdiri atas anggota DPR-RI dan anggota DPD-RI) atau DPR-RI bersama Presiden...
