Pada tanggal 5 November 2024 bertempat di Ballroom II Hotel Mercure Mirama Malang UPT Laboratorium Pancasila UM bekerjasama dengan Bawaslu Jatim dan Oase Institute Malang telah menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Nasional ke 4 dengan tema “Menyongsong Pilkada Jawa Timur yang Demokratis Berintegritas dan Anti Money Politik” kegiatan bertujuan untuk membahas dan mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Timur, dengan fokus pada pentingnya demokrasi yang sehat, integritas, dan pemberantasan praktik money politics.
Prof. Dr. Hariyono, M.Pd (Rektor Univ. Negeri Malang) membuka acara Sarasehan Nasional ke 4
Sarasehan ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, aktivis, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan media dan lembaga pemantau pemilu. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi yang produktif untuk mewujudkan Pilkada yang bersih, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sarasehan Nasional Ke-4 ini dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan registrasi peserta dan penyambutan oleh panitia. Acara selanjutnya adalah pembukaan yang dilakukan oleh Prof. Dr. Hariyono, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Malang, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pendidikan politik yang baik untuk masyarakat, serta kebutuhan akan sistem Pilkada yang transparan dan bebas dari praktik money politics.
Hasil dari sarasehan ini berupa beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Pilkada yang lebih demokratis dan bebas dari praktik money politics, antara lain:
- Peningkatan Pengawasan Pemilu: Memperkuat peran masyarakat sipil, media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengawasi jalannya Pilkada untuk memastikan tidak ada praktik politik uang.
- Pendidikan Pemilih yang Berkelanjutan: Melakukan edukasi politik secara terus-menerus kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan integritas dan rekam jejak, bukan berdasarkan materi atau janji politik.
- Transparansi Kampanye: Mendorong penggunaan teknologi digital untuk memantau dan melaporkan aliran dana kampanye secara lebih transparan, agar masyarakat dapat mengetahui siapa yang membiayai kampanye masing-masing calon kepala daerah.
- Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan lebih banyak komunitas lokal dan organisasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada serta memberi ruang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi politik.
Pembacaan Pakta Integritas Paselon Pilgub Jatim
