Kota Malang, 25 September 2025 Upaya memperkuat peran Pancasila sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan sosial kembali digelorakan oleh UPT Laboratorium Pancasila (LAPASILA) Universitas Negeri Malang (UM). Melalui Sarasehan Pancasila ke-1 bertema “Social Policy Berbasis Nilai-Nilai Pancasila”, ratusan mahasiswa diajak berdialog, menganalisis, dan merancang gagasan konkret agar Pancasila tidak sekadar menjadi semboyan, melainkan sumber inspirasi dalam kebijakan publik yang pro-rakyat.
Antusiasme Mahasiswa Lintas Kampus
Acara yang digelar di kampus UM ini dihadiri 62 mahasiswa dari dua perguruan tinggi, yakni Universitas Negeri Malang dan Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Kehadiran lintas kampus ini memberi warna tersendiri. Diskusi tidak hanya membicarakan teori, tetapi juga pengalaman sosial di masyarakat yang beragam. Suasana berlangsung hangat, penuh antusiasme, sekaligus memunculkan semangat kolaborasi antar generasi muda akademisi.
Pesan Pembuka: Pancasila Harus Hidup dalam Kebijakan
Dalam sambutannya, Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si., Ketua UPT Laboratorium Pancasila UM, menegaskan bahwa sarasehan ini dimaksudkan untuk membawa nilai-nilai Pancasila lebih dekat dengan praktik kebijakan sosial.
“Pancasila tidak boleh berhenti sebagai narasi, tetapi harus menjelma menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Inklusif, berkeadilan, dan pro-rakyat,” kata Akhirul.
Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan wadah refleksi dan dialog kritis yang diharapkan bisa memperkaya perspektif mahasiswa mengenai isu-isu sosial kontemporer.
Narasumber: Merancang Kebijakan dengan Lima Sila
Sebagai pembicara utama, Ronny Ersya Novianto Putra, S.E., M.A., dosen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi, memberikan paparan mengenai konsep kebijakan sosial yang berakar pada Pancasila.
Ronny menekankan tiga aspek penting:
- Sinergi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam perumusan kebijakan.
- Peran negara dan masyarakat yang harus berjalan beriringan, bukan saling menegasikan.
- Partisipasi publik dan perlindungan kelompok rentan agar kebijakan tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadaban.
Ia mengingatkan kebijakan berbasis Pancasila harus lahir dari pendekatan berbasis bukti, riset mendalam, dan keterlibatan masyarakat secara luas.
Diskusi Interaktif: Dari Kemiskinan hingga Pendidikan Inklusif
Akhirul mengungkapkan sesi diskusi menjadi salah satu bagian paling hidup dalam sarasehan.
“Mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan terkait penerjemahan nilai Pancasila ke dalam program kesejahteraan lokal, kebijakan pendidikan inklusif, hingga penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas,” jelas Akhirul
Isu partisipasi publik menjadi sorotan utama. Salah satu peserta, Gusti menilai, kebijakan kerap bersifat top-down, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan riil warga. Dari sinilah muncul gagasan bahwa pelibatan masyarakat sejak awal menjadi kunci agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat.
Lokakarya Mini: Dari Teori ke Gagasan Konkret
Akhirul menyebutkan tidak berhenti pada diskusi, panitia juga mengadakan lokakarya singkat. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk menyusun mini-proposal kebijakan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Proposal ini nantinya akan menjadi bahan diskusi lanjutan di kampus masing-masing, bahkan berpotensi berkembang menjadi penelitian atau program pengabdian masyarakat.
Apresiasi dan Harapan
Menurut Gusti sarasehan ini relevan dengan tantangan sosial saat ini. Mereka mendapatkan ruang kritis untuk berpikir strategis sekaligus merasakan langsung bagaimana Pancasila dapat menjadi fondasi kebijakan.
“Kegiatan ini memperluas pemahaman kami tentang hubungan nilai kebangsaan dengan praktik kebijakan publik,” ungkap Gusti.
Komitmen LAPASILA: Mencetak Agen Perubahan
Akhirul menekankan komitmennya untuk melanjutkan rangkaian sarasehan serupa. Tujuannya jelas: membentuk generasi muda yang mampu menjadi agen perubahan dengan menjadikan Pancasila sebagai basis berpikir dan bertindak.
“Ke depan, LAPASILA akan menjalin kolaborasi lebih luas, baik dengan kampus maupun pemangku kepentingan lain. Dengan begitu, jejaring dan implementasi kebijakan sosial berbasis nilai kebangsaan bisa lebih kuat,” tegas Akhirul
Sarasehan ini disebutkan Akhirul bukan sekadar forum diskusi akademis, tetapi juga momentum untuk menghidupkan kembali Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa. “Dengan semangat lintas kampus, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, reflektif, sekaligus aplikatif dalam merancang kebijakan sosial yang benar-benar menyentuh masyarakat,” pungkas Akhirul.
