Tantangan ekologi dan politik kewargaan di era modern menjadi sorotan dalam kegiatan Santiaji Pancasila yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Pancasila (Lapasila) Universitas Negeri Malang (UM), Senin (6/10/2025). Bertajuk “Ekosipasi dan Proyeksi Politik Kewargaan Baru”, kegiatan ini menghadirkan para akademisi lintas universitas untuk mengulas keterkaitan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesadaran kewargaan.
Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 2 Perpustakaan Universitas Negeri Malang, diikuti puluhan mahasiswa, dosen, dan pemerhati sosial dari berbagai disiplin ilmu. Acara ini menjadi ruang intelektual bagi sivitas akademika UM untuk menelaah ulang makna Pancasila dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan perubahan sosial.
Membangun Kesadaran Ekologis dari Perspektif Pancasila
Dalam sambutannya, Kepala UPT Lapasila UM, Akhirul Aminulloh, menjelaskan kegiatan Santiaji Pancasila merupakan agenda rutin yang dirancang sebagai bentuk refleksi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika masyarakat.
Menurutnya, tema kali ini relevan dengan situasi global yang sedang dihadapkan pada ancaman krisis iklim dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
“Santiaji Pancasila bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi ruang untuk berpikir kritis tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian,” kata Akhirul.
Ia menambahkan, isu ekologi kini tak lagi bisa dipisahkan dari ranah politik kewargaan. Baginya, warga negara Pancasila bukan hanya dituntut untuk mencintai tanah air, tetapi juga menjaga tanah itu sendiri agar tetap lestari bagi generasi mendatang.
Eksploitasi Alam dan Paradoks Pertumbuhan Ekonomi
Sesi diskusi dimulai dengan paparan Dosen Sosiologi UM, Abdul Khodir, yang menyoroti persoalan eksploitasi sumber daya alam dalam perspektif ekonomi dan lingkungan. Menurutnya, selalu ada hubungan timbal balik (mutualisme) antara manusia dan alam namun hubungan itu kini mulai tergeser oleh logika ekonomi yang cenderung eksploitatif.
“Ketika alam dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi, konsekuensi logisnya adalah degradasi ekologis. Tapi sebaliknya, jika alam dimanfaatkan untuk kegiatan positif, justru bisa mengurangi eksploitasi ekonomi,” ungkap Khodir.
Ia mencontohkan kasus di Kendeng, di mana pembangunan pabrik semen sempat diklaim mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 1 triliun per tahun. Namun, kelompok penolak pabrik melakukan kajian ekonomi berbasis kelestarian alam melalui pendekatan KNKS (Kajian Nilai Konservasi Sosial), dan hasilnya justru menunjukkan potensi ekonomi ekologis yang dua kali lebih besar, yakni mencapai Rp2 triliun per tahun.
“Ini membuktikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang bijak secara ekonomi justru bisa lebih menguntungkan,” tutur Khodir.
Khodir menegaskan pentingnya melihat relasi manusia dan alam bukan sekadar sebagai hubungan antara subjek dan objek, tetapi sebagai jejaring yang saling berkaitan dan saling bergantung.
Kritik terhadap Ekonomisasi Alam dan Pentingnya ‘Degrowth’
Sementara itu, Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertius Rober, memberikan perspektif global terhadap dinamika hubungan manusia dan alam. Ia menilai, semakin sering alam diintervensi, semakin besar pula risiko perubahan lanskap ekologis yang berujung pada bencana.
“Kalau alam tidak diberi kesempatan memulihkan dirinya, ia akan melakukan tindakan balik yang justru merugikan manusia. Semua yang diekonomisasi pada akhirnya membuat alam kalah,” tegas Rober.
Ia mencontohkan praktik pelestarian lingkungan di Nepal, di mana terdapat satu gunung yang sama sekali tidak boleh didaki, meskipun berpotensi besar menarik wisatawan. Larangan tersebut diberlakukan untuk menjaga keutuhan ekosistem gunung itu sebagai simbol penghormatan terhadap alam.
Rober juga memperkenalkan konsep degrowth, yakni gagasan untuk menahan laju pertumbuhan ekonomi yang merusak lingkungan. Menurutnya, tidak semua aktivitas ekonomi perlu terus ditumbuhkan tanpa batas.
“Kalau dibiarkan, kerusakan akan lebih cepat daripada pemulihan. Ada hal-hal yang perlu kita tahan. Misalnya, pertambangan yang merusak lingkungan tak perlu diberi izin baru. Bahkan pembangunan mal pun bisa dibatasi agar tidak terjadi eliminasi ekonomi yang destruktif,” jelasnya.
Ia menutup paparannya dengan seruan agar masyarakat memberi ruang bagi kebudayaan dan ekosistem untuk bernafas, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang semu.
“Kita harus memberi kesempatan pada budaya, seni, dan lingkungan untuk hidup berdampingan. Kalau semua ditentukan oleh ekonomi, maka manusia akan kehilangan arah kemanusiaannya,” terang Rober.
Santiaji Pancasila: Laboratorium Gagasan untuk Indonesia Berkelanjutan
Kegiatan Santiaji Pancasila tahun ini membuktikan Laboratorium Pancasila UM bukan hanya wadah akademik, tetapi juga pusat gagasan progresif dalam mengaitkan nilai-nilai dasar bangsa dengan tantangan global.
Melalui dialog lintas kampus ini, Akhirul berharap dapat menumbuhkan kesadaran baru tentang pentingnya politik kewargaan ekologis sebuah paradigma baru di mana warga negara tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga bertanggung jawab terhadap bumi tempatnya berpijak.
“Sejalan dengan semangat Pancasila, kegiatan ini menegaskan bahwa kemajuan sejati bukan diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari kemampuan bangsa menjaga harmoni antara manusia, alam, dan nilai-nilai kemanusiaan,” pungkas Akhirul.
